Sebelas Kabupaten di Papua Akan Mengadakan Pemilukada Serentak

Musa Sombuk, Anggota KPUD Papua bidang Hubungan masyarakat dan SDM

Komisi Pemilihan Umum Daerah Papua menyebutkan 11 kabupaten di Papua akan mengadakan Pemilukada pada 9 desember 2015, dengan dasar undang-undang N0 8 tahun 2015 tentang Pemilukada.

“Sesuai dengan undang-undang pemilukada, akan ada 11 kabupaten di Papua Yang akan mengadakan pemilihan umum kepala daerah serentak.” Kata Musa Sombuk,  anggota KPUD Papua, bidang hubungan masyarakat  dan Sumber daya manusia, di Jayapura pada Rabu.

Kesebelas Kabupaten adalah Asmat, Boven Digul, Kerem, Mamberamo Raya,  Merauke, Nabire, Pegunungan Bintang, Supiori, Waropen, Yahukimo, dan Yalimo.

Musa mengatakan,  tuju kepala daerah dari sebelas kabupaten akan Habis masa baktinya pada tahun depan.

Mengadakan pemilihan kepala daerah serentak  pada sebelas kabupaten  Akan berdampak pada ketersediaan anggaran pemilihan.

“Tidak akan ada masalah anggaran bagi empat kabupaten yang di jadwalkan mengadakan Pemilihan Umum Kepala Daerah pada tahun 2015, tetapi, tujuh kabupaten lainnya telah memasukan anggaran pemilukada dalam revisi anggaran APBD-P.” Kata Musa.

Masalahnya adalah, katanya, batas waktu untuk pengajuan laporan yang tersedia untuk pemilukada akan jatuh pada 30 april.

Seorang anggota KPUD Papua bidang anggaran dan logistik, Izak Hikayabi, mengatakan KPUD akan meminta KPU pusat di Jakarta membatalkan pemilukada menjadi tahun depan,  pada kabupaten dari 11 kabupaten yang gagal mengajukan laporan tepat waktu.

“Jika anggaran tidak tersedia, bagaimana mungkin mereka menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah.”  Kata izak.

Anggaran pemilukada berbeda-beda antara 20 miliar sampai dengan 37 Miliar, tergantung pada luas wilayah dan jumlah pemilih.

Komisi Pemilihan umum Kerom, umpamanya mengusulkan 20 Milyar untuk anggaran pemilukada, tetapi hanya 5 miliar yang di setujui. KPU Asmat meminta 31 Miliar untuk anggaran pemilukada, tetapi hanya mendapat 15 miliar. Walau demikian, KPU Nabire mendapatkan persetujuan penuh 30 miliar.

“Angota KPU pada beberapa kabupaten akan tetap menunggu persetujuan anggaran pemilukada.” Kata Izak.

Sumber: The Jakarta Post