Masyarakat Menolak Perpanjangan Bandara Udara Nabire

Masyarakat menolak perbajangan bandara udara nabire. Bagi mereka, perpanjangan bandara udara nabire hanya akan mengangu kehidupan tiga kampung: Kampung Harapan, Karang Barat, dan Mapiduba.

Lapangan Terbang Nabire

Pemerintahan Kabupaten Nabire periode 2010-2015 beberapa waktu lalu mengumumkan delapan program prioritas dalam seratus hari pertama masa kerjanya. Salah satunya ialah perpanjangan Bandar Udara Kabupaten Nabire. Harapannya, bandara ini dapat membuka isolasi kabupaten nabire dan kabupaten-kabupaten lainya di pegunungan tengah Papua.

Program ini menimbulkan pro dan kontra. Soalnya proses perpanjangan bandara itu akan mengusur perumahan warga karang dan fasilitas sosial di lokasi yang menjadi area perpanjangan.

Pro dan kontra tidak hanya terjadi dikalangan elit kabupaten Nabire tetapi juga terjadi dalam segenap lapisan masyarakat. Terutama masyarakat tiga kampung (kampung harapan, karang barat, dan mapidoba) yang akan terkena dampak langsung adanya perpanjangan Bandar Udara Nabire.

Namun, Jika diamati dengan saksama, mayoritas masyarakat tiga kampung ini menolak perpanjangan bandara. Hanya sebagian kecil saja yang menerima program perpanjangan bandara. Itu pun dicurigai karena mereka diboncengi oleh kepentingan investor.

Penolakan

Seperti yang dilansir isiindonesia.com. Masyarakat tiga kampung tolak perpanjangan Bandar udara Nabire. Hal itu disampaikan mereka pada saat Bupati bersama dengan rombongan (kelompok kerja pelaksana 100hari kerja) yang menanggani masalah pengukuran lokasi perpanjangan bandara meninjau lokasi.

Penolakan terjadi karena masyarakat tiga kampung yang suda disebutkan diatas menolak untuk direlokasi ke tempat lain. Bagi mereka, tempat yang mereka huni selama bertahun-tahun suda seperti kampung halaman mereka sendriri.

“Kami warga tiga kampung ini sudah puluhan tahun tinggal di atas tanah ini dan kami sudah bersahabat dengan alam disini bahkan beranak cucu ditempat ini. Jadi, kami tidak akan tinggalkan tempat ini dan menolak rencana Pemda memperpanjang Lapter itu.” tutur salah satu warga.

“Pemerintah tidak perlu menggangu kami masyarakat dan kami juga tidak akan menganggu kamu, jadi kalau mau bangun daerah lihat dulu baik-baik. Bupati ini ingatkah tidak, ‘kitorang ini yang kasih dia suara banyak-banyak baro..?” Tambah yang lain.

Sementara itu, beberpa orang tua karang barat yang dihubungi kru Rechabar On-Line menyatakan hal yang sama. “Kami orang tua kompask su bilang bapa bupati. Kami tidak mau dipindahkan dari sini.” Kata salah satu orang tua via telpon.

Dipihak lain, anak-anak rekabar yang saat ini sedang kulia dan tersebar diberbagai kota study di Indonesia juga menyatakan hal yang sama. Pada intinya mereka menolak upaya tersebut.

Mereka melakukan diskusi melalui Group Facebook Rechabar On-Line. Rekabar menilai, kabupaten nabire masi luas. Kenapa tidak dibangun ditempat lain, di tempat yang belum ada penduduknya. Misalanya dikaladiri II, di lahan yang suda di sediakan oleh bupati periode sebelumnya. Bukankah Pembangunan adalah proses berkelanjutan.

Di pihak lain, program ini juga belum membuat study kelayakan dan study kepatutan. Seharusnya pemerintah melakukan hal ini agar mengetahui dampak sosial dan ekologi yang akan ditimbulkannya. 

Yang lebih ekstrim, Rekabar bahkan mengangap eksistensi rekabar jauh lebih penting dari segalahnya. Jika lapangan bandara dibangun otomatis hal ini akan menghapus nama rekabar dari kabupaten nabire. Jelas rekabar menolak program ini. “Sekali rekabar, tetap rekabar” kata salah satu dari mereka.

Dukungan Penolakan

Rupanya, penolakan tidak hanya datang dari rekabar. Menurut Informasi yang diterima oleh kru Rechabar on-line Pastor Paroki KSK Nabire pun menyatakan keberatannya. Menurutnya, jika lapangan diperpanjang, itu jelas akan mengusur umat paroki KSK di sekitar Kampung Harapan, Karang Barat dan Mapidoba. Yang mana, ketiga kampung ini adalah basis umat katolik Paroki KSK. Mereka selalu berpartisipasi aktif dalam kegiatan gereja.

Dipihak lain, perpanjangan Bandara ini juga akan mengngangu kegiatan peribadahan di Gerja KSK. Suara bising dari pesawat yang tingal landas di lapangan yang sekarang saja suda cukup mengangu ibada misa hari minggu. Apalagi Jika diperpanajang dan kemudian didarati oleh pesawat berukuran besar. Pasti umat katolik akan tergangu dalam misa hari minggu.

Tidak hanya itu, Papua Post Nabire melansir penolakan datang juga dari DPRD Kabupaten Nabire yang merupakan refresentatif dari masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh ketua tim lintas komisi, Yehuda Gobai dalam kaitanya dengan rencana perpanjangan Bandar Udara Nabire. 

“Sebagai wakil rakyat kami sudah mendengar adanya aspirasi ini, namun kami ingin melihat dan mendengar langsung. Kini kami telah tahu persis aspirasi masyarakat Karang Tumaritis. Pertemuan ini resmi. Kami akan bawa ke gedung dewan dan akan kami bahas sesuai mekanisme DPRD. Namun setelah kami mendengar aspirasi masyarakat, sebagai wakil rakyat kami mendukung aspirasi ini. Karena masyarakat menolak perpanjangan Bandara maka kami dari DPRD juga menolak rencana itu,” tuturnya dalam sebuah pertemuan di Kantro Kelurahan Karang Tumaritis Nabire besama warga.

DPR bahkan berencana mengunakan hak interflasinya untuk memangil bupati dan kepala dinas perhubunagan untuk meminta kelarifikasi atas rencana perpanjangan bandara yang suda jelas ditolak oleh masyarakat.

Wakil Ketua Komisi A DPRD kabupaten Nabire Drs. A. P. Youw Juga menyatakan penolakannya. Menrut sosok yang perna menduduku jabatan bupati selama dua periode di kabupaten nabire ini, jika proses perpanjangannya terus dilakakuna, ada tiga hal yang harus diperhatikan. 

Pertama, jika terus dilakukan perpanjangan, pesawat ukuran besar yang mendarat akan terhalang gunung yang terletak di belakang Bataliun 753 Nabire. Kedua, biaya yang dikeluarkan pun akan jauh lebih besar. Pemerintah harus merelokasi penduduk yang suda bertahun-tahun tingal di tiga kampung, menganti rugi tanah, rumah dan fasilita sosial seperti gereja, masjid, rumah sakit, dan lain-lain. Ini akan makan biaya banyak. Ketiga, sebuah bandara tidak layak berada di tengah kota, diantar pemukiman warga. 

Ia juga menjelaskan bahwa pemeritah pada masa kepemimpinannya suda menyiapkan lokasi pembangunan bandara baru di Kaladiri. Lahan ini suda melewati presentase dan uji kelayakan. Disamping itu juga telah dilakukan pembayaran hak ulayat. Bupati yang baru tingal meneruskan. 

Dengan didukung dana bantuan baik dari pemerintah provinsi maupun pusat serta suasta bandara baru dikaladiri itu bukan mustahil untuk diwujutkan tandasnya. 

Jadi, apa program ini harus dilanjutkan?

Begitu Sudah
Berbagi Itu Selalua Indah